Gakkum KLHK Segera Periksa Oknum Pejabat Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan 49 Orang Terduga Pengusaha Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan

Lebak, PublikBanten id Bayah – Mungkin sudah tidak asing lagi, maraknya aktivitas pertambangan Batu bara (BB) ilegal di Lebak Selatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, diduga terkesan sulit tersentuh oleh hukum alias Kebal Hukum. 

Hal ini dapat dilihat dari lalu lalangnya kendaraan besar pengangkut batu bara ilegal yang beroperasi di jalan raya, seakan mendominasi pengendalian dan tindakan hukum pihak Pemerintah.

Baca juga: KASAL Fokus Pada Kasus Penyelundupan Minyak Goreng, Danguspurla Amankan Wilayah Laut

Yakni, ditambah lagi atas adanya dugaan oknum pejabat institusi Perum Perhutani, diduga dalam pembiaran aktivitas tambang batu bara ilegal yang disinyalir sebagai backup.

Pasalnya, kerusakan di kawasan hutan tersebut dan lingkungan hidup serta ekosistem didalamnya semakin meluas dari makarnya penambangan batu bara ilegal di wilayah hutan Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah RPH Bayah Selatan dan RPH Panyaungan Timur.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

Sementara itu berdasarkan informasi dilapangan pembiaran tambang batu bara ilegal ini terjadi secara terus menerus karena diduga adanya dukungan dari oknum perum perhutani sehingga para penambang terus melakukan aktivitas kegiatan menambang batu bara tersebut.

“Menurut informasi untuk blok sangko sawidak (lokasi kehutanan-red) lagi rame, kayaknya fee nya juga masuk ke oknum perum perhutani bro, maka dari itu mereka tutup mata, ” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: Diduga Korupsi APBDes, 1 Prades dan 1 Staf Desa Ditahan Kejari Lebak

Ditempat terpisah, Ketua umum LSM KPKB, Dede Mulyana mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan data hasil observasinya ke tim kuasa hukum untuk bahan pelaporan.

“Data terduga para pengusaha tambang batu bara ilegal sejumlah 49 orang kurang lebih sudah kami serahkan ke tim kuasa hukum, dan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaporkan pihak oknum perum perhutani.

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Karena tim kuasa hukum masih menyelesaikan pemberkasan surat pelaporan pelaporan, oleh karena itu kami minta kepada Gakkum KLHK untuk segera turun kelapangan melakukan tindakan hukum, ” tegas Dede Mulyana, Kamis (31/10/24).

Untuk sementara itu, awak media online masih melakukan upaya konfirmasi ke pihak perum perhutani KPH Banten BKPH Bayah, sampai berita ini ditayangkan.  

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

( Red)